Berebut Pasar Industri Rokok Daerah, Berujung Sengketa Merek BOSSINI

PriyonoRedaksi - Sabtu | 16 Januari 2021 | WIB
Berebut Pasar Industri Rokok Daerah, Berujung Sengketa Merek BOSSINI
FOTO : PERNUSA / ISTIMEWA

Berebut Pasar Industri Rokok Daerah, Berujung Sengketa Merek BOSSINI

Surabaya, 14 Januari 2020.
Maraknya usaha industri rokok lokal juga diperlukan pengendalian Pemerintah dengan tujuan tidak saja pengawasan namun upaya agar industri rokok harus tetap eksis, meskipun dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, industri pengolahan tembakau, serta tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan.

Dengan telah diterbitkan aturan pengendalian dan pengawasan usaha industri rokok, ke depan, izin usaha industri (IUI) rokok di daerah hanya diberikan kepada industri kecil dan industri menengah (IKM) yang bermitra dengan industri besar. Konsep kemitraan antara IKM dengan industri besar meliputi sub-kontrak, bagi hasil, kerjasama operasional dan/atau usaha patungan (joint venture), namun berdampak pula dengan makin maraknya industri rokok daerah juga berdampak pada berebut hati konsumen (penikmat) rokok yang juga berujung sengketa Merek di Pengadilan Niaga Kota Surabaya.

Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb. Selaku Ketua Umum - Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI) memberikan keterangan Ahli Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dalam perkara No. 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Niaga.Sby di Pengadilan Niaga Surabaya, antara: CV. Putra Maju Sejahtera (PENGGUGAT) CV. Rizqi Maju Makmur Sejahtera Versus Tuan HOK LING (TERGUGAT) serta Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai (TURUT TERGUGAT).

Hadir dalam persidangan tersebut, Tergugat diwakili oleh Tim Kuasa Hukum DAVY & CK Law Firm, sedangkan Tergugat, diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari MASTUTI UMRIN & Partners. Sidang perkara menghadirkan sebagai Saksi Ahli Dr.Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., yang juga Akademisi/Dosen dibidang Kekayaan Intelektual disampaikan pada sidang terbuka untuk umum pada Senin, 11 Januari 2021 dimuka Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri,Kota Surabaya.
.
Informasi yang beredar di khalayak ramai, sebetulnya sudah diketahui terjadi permasalahnan hukum terkait merek/ logo rokok industri kecil menengah “BOSSINI” dari CV. Putra Maju Sejahtera yang begitu populer dimasyarakat konsumen penikmat rokok di wilayah Jawa Timur dan laku dipasaran dari usaha industri rokok lokal memiliki segmen tersendiri pada konsumen daerah.

Perkara pada mulanya ketika diketahui ternyata TERGUGAT telah mendaftarkan Merek “BOSSINI” Nomor IDM000581973, sejak tanggal 21 September 2015,dengan jenis barang: rokok dan cerutu, yang dilindungi pada kelas 34 (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM RI, (TURUT TERGUGAT).

Meskipun merek/ logo rokok industri kecil menengah “BOSSINI” dari CV. Putra Maju Sejahtera yang begitu populer dan dikonsumsi oleh penikmat rokok di wilayah Jawa Timur, namun berdasarkan data pada
Pangkalan data Kekayaan Intelektual (PDKI), Tuan Rokhmawan, selaku Pesero Pengurus pada CV. Rizqi Maju Makmur Sejahtera (PENGGUGAT), sebelumnya telah mengajukan permohonan pendaftaran merek “BOSSINI EXCLUSIVE”, Nomor Agenda: D102017040717 pada tanggal 28 Agustus 2017 yang juga telah diumumkan 14 September 2017 dengan Nomor Pengumuman: BRM1763A, dengan status: Ditolak Berdasarkan tanggapan.

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 20 tahun 2016, Pemeriksa (dalam Pemeriksaan Substantif) menolak dengan dasar merek “BOSSINI EXCLUSIVE” memiliki “persamaan pada pokoknya” dengan merek BOSSINI milik TERGUGAT yang telah terdaftar lebih dahulu (dalam Daftar Umum Merek) yaitu Merek “BOSSINI” Nomor IDM000581973,dilindungi sejak tanggal 21 September 2015,dengan kelas yang sama yaitu: kelas 34 dan jenis barang yang sama pula.

Berdasarkan Keterangan Saksi Ahli Dr. Suyud Margono, terkait adanya gugatan pembatalan merek, maka harus dinilai terlebih dahulu apakah merek TERGUGAT memiliki persamaan secara keseluruhannya maupun persamaan pada pokoknya dengan merek PENGGUGAT.

Sesuai hukum Acara PENGGUGAT juga harus menerangkan dan membuktikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga apakah produk (barang/jasa) tersebut jasa yang sama dengan produk (barang/jasa) milik TERGUGAT.

Maka apabila antara produk (barang/jasa) milik PENGUGAT maupun TERGUGAT tidak sama, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki cukup bukti untuk mengajukan gugatan pembatalan merek kepada TERGUGAT Menurut Saksi Ahli Dr. Suyud Margono, yang juga Sekretaris Jenderal, Badan Arbitrase Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM-HKI), dalam perkara ini mengenai Gugatan pembatalan pendaftaran Merekyang diajukan oleh PENGGUGAT telah mencampuradukan pengertian Merek Terkenal (well-known marks), karena merek/penamaan ‘BOSSINI” yang dimiliki PENGGUGAT sesungguhnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai Merek Terkenal karena dasar serta Kriteria Merek Terkenal sudah ada dalam Pasal 21 UU Merek (UU No. 21 Tahun 2016) juncto pasal 18 PermenKum HAM RI No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran merek, diantaranya harus ada upaya promosi yang gencar dilakukan, reputasi, investasi, pengetahuan masyarakat termasuk pendaftaran dibeberapa negara yang harus dipenihi oleh PENGGUGAT, lebih lanjut dalam perkara ini PENGGUGAT tidak dapat memonopoli suatu penamaan “BOSSINI” untuk jens produk rokok, cerutu yang dlindungi pada kelas 34 berdasarkan Klasifikasi Merek Internasional.

Maka, suatu Gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan dengan berdasarkan sebagaimana dimaksud Pasal 76 UU Merek oleh Pemilik Merek Tidak Terdaftar dan/atau Pihak yang berkepentingan, namun PENGUGAT belum membuktikan unsur-unsur etikad tidak baik, maka tidak terpenuhi syarat Gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan tersebut, karenanya dalil-dalil tidak memenuhi gugatan tersebut yang dilakukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan dalil etikad baik juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Konvensi Paris tentang
Perlindungan Kekayaan Industria (industrial property rights) sebagamana juga telah ditentukan dalam UU Merek (UU No. 21 Tahun 2016)